TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat terkesan sangat lambat,
diskriminatif, dan belum tuntas, sementara praktek-praktek pelanggaran HAM tetap
berlangsung bahkan sering terjadi penyalahgunaan upaya penegakan HAM. Di sisi
lain Korban pelanggaran HAM berat sebagai orang yang mengalami berbagai macam
penderitaan, seperti penderitaan fisik, penderitaan mental, kerugian materiil sering
terlupakan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta
menuangkannya dalam penulisan berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pengadilan
HAM di Indonesia”. Permasalahan yang diangkat adalah (1) Bagaimana ketentuan
tentang Pengadilan HAM di Indonesia dan perbandingannya dengan Pengadilan
Kejahatan Internasional. (2) Bagaimana pola penyelesaian kasus-kasus pelanggaran
HAM berat yang terjadi di Indonesia (sesudah dan sebelum diundangkannya UU
Nomor 26 Tahun 2000). (3) Bagaimana perbandingan bentuk perlindungan terhadap
korban dan saksi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM dan Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Kejahatan
Internasional. Tujuan diadakannya penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) Mengetahui
Ketentuan Pengadilan HAM di Indonesia dan perbandingannya dengan Pengadilan
Kejahatan Internasional. (2) Mengetahui pola penyelesaian kasus-kasus pelanggaran
HAM berat yang terjadi di Indonesia (sesudah dan sebelum diundangkannya UU
Nomor 26 Tahun 2000). (3) Mengetahui perbandingan bentuk perlindungan terhadap
korban dan saksi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM dan Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Kejahatan
Internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah
dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-
undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif
(comparative approach). Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa : (1) Undang-
Undang No. 26 Tahun 2000 secara substansi banyak melakukan pengadopsian dari
norma-norma hukum internasional terutama norma-norma dalam Rome Statute of
International Criminal Court, akan tetapi proses pengadopsian dari instrumen
internasional tersebut tidak lengkap dan mengalami banyak kesalahan. (2) Pola
penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat bermacam-macam, ada yang
melalui proses islah sampai dengan jalur hukum. (3) Persamaan bentuk Perlindungan
yang diberikan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM berat menurut Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Statuta Roma tentang
Pengadilan Kejahatan Internasional meliputi perlindungan atas keselamatan, atas
fisik atau tubuh dan jiwanya, serta martabat dan kenyamanan pribadi mereka,
perlindungan bagi anggota keluarganya. Perbedaannya antara lain pemberian
kesaksian (keterangan) saksi atau korban dapat dilakukan secara tertulis dihadapan
pejabat yang berwenang serta menggunakan sarana elektronik pada Statuta Roma,
dan berlaku sebaliknya menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.