EFISIENSI BELANJA LANGSUNG DALAM MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA SAAT PANDEMI COVID-19

Pengangguran merupakan masalah yang sering dijumpai terkhusus di negara
berkembang salah satunya Indonesia. Pengangguran menjadi masalah serius
apabila tidak ditangani dengan tepat sehingga menimbulkan efek buruk bagi
masyarakat. Angka pengangguran di Indonesia ternyata juga tinggi yang
mencapai angka 8,36 juta jiwa lebih atau sebesar 6% pada tahun 2020. Tingginya
angka pengangguran tersebut didorong dengan mewabahnya virus yang menyebar
di seluruh dunia yaitu Covid-19. Pemerintah selaku pemangku kebijakan tentu
melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat pengangguran ditengah
pandemi maupun saat pemulihan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat meningkatan
pengeluaran agregat sehingga tercipta multiplier effect bagi sektor perekonomian.
Pengeluaran agregat yang bertambah besar mempengaruhi pendapatan nasional
serta meningkatkan kesempatan kerja.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efisiensi belanja pegawai
langsung per kapita, belanja barang dan jasa perkapita dan belanja modal per
kapita untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Jenis penelitian ini
berupa penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode Data Envelopment Analysis
(DEA) untuk menentukan tingkat efisiensi.
Setiap provinsi dinyatakan efisien apabila mampu mengalokasikan belanja
langsung untuk mencapai tingkat penduduk bekerja yang optimal. Hasil penelitian
yang dilakukan ditemukan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia dengan melakukan
alokasi belanja diketahui bahwa 11 provinsi yang relatif efisien ditahun 2020
dengan rata-rata skor efisiensi belanja langsung pemerintah setiap provinsi yakni
0,986 yang berarti dalam mengalokasikan belanja langsung seluruh provinsi sudah
mencapai rata-rata relatif efisien sebesar 98,6%. Beberapa provinsi yang relatif
efisien yaitu Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Banten, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Dari
hasil pengelompokan efisiensi berdasarkan 6 kawasan di Indonesia diketahui
kawasan Jawa, Bali Nusa Tenggara menjadi kawasan paling efisien karena
memiliki perbandingan yang sama antara provinsi yang relatif efisien dengan
jumlah pemerintah daerah. Kawasan paling tersebut menandakan sudah efisien
dalam mengelola keuangan, didukung dengan sistem perencanaan yang baik,
mulai dari proses evaluasi, monitoring dan strategi program yang ditetapkan telah
tepat sasaran.
Dari hasil analisis yang dilakukan saran dari penelitian untuk pemerintah
daerah yang inefisien diharapkan mampu meningkatkan efisiensinya dengan
meningkatkan persentasi penduduk bekerja merujuk pada provinsi yang menjadi
cerminan atau peer agar efisien. Perlu adanya monitoring serta evaluasi terhadap
pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi pemborosan serta mampu
menyusun strategi, sehingga belanja dilokasikan tepat sasaran. Bagi provinsi yang
sudah relatif efisien diharapkan dapat mempertahankannya agar selalu efisien.
Kata kunci: Belanja Langsung, DEA, Efisiensi, Tingkat Pengangguran Terbuka