ALTERNATIF PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN (NON-CUSTODIAL SANCTION) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Corry, Feriz and Herlambang, Herlambang and Herlita, Eryke (2009) ALTERNATIF PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN (NON-CUSTODIAL SANCTION) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Fakultas Hukum UNIB.

[thumbnail of Skripsi Feriz Corry-2.pdf] Text
Skripsi Feriz Corry-2.pdf - Bibliography
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (1MB)

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya rasa kurang puas masyarakat terhadap
sanksi pidana yang digunakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
jenis-jenis alternatif pidana perampasan kemerdekaan (non-custodial sanction) dalam
hukum pidana positif di Indonesia dan mengetahui prospek alternatif pidana
perampasan kemerdekaan (non-custodial sanction) dalam pembaharuan hukum
pidana di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif yakni dengan cara melakukan
studi kepustakaan yang didasarkan pada teori-teori, peraturan-peraturan serta
referensi yang berkenaan dengan alternatif pidana perampasan kemerdekaan (non-
custodial sanction). Selanjutnya data diedit, diklasifikasikan, disusun serta dianalisis
secara kualitatif kemudian disusun dalam bentuk skripsi. Hukum pidana positif
sebenarnya telah mengatur mengenai jenis-jenis alternatif pidana perampasan
kemerdekaan (non-custodial sanction) dalam pembaharuan hukum pidana di
Indonesia sebagai salah satu pedoman dalam menetapkan pemidanaan, seperti sanksi
ganti kerugian, pidana bersyarat, pidana denda, pidana tambahan, dan pembebasan
bersyarat, sedangkan di beberapa negara asing secara tegas telah memberlakukan
jenis-jenis alternatif pidana perampasan kemerdekaan (non-custodial sanction) antara
lain pidana kerja sosial, sanksi lisan (verbal sanction), dan pidana pengawasan,
mengenai prospek alternatif pidana perampasan kemerdekaan (non-custodial
sanction) dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah diakomodir dalam
Rancangan KUHP 2005 dan dapat menjadi suatu hukum pada masa yang akan datang
(ius constituendum) sehingga dapat digunakan baik di Indonesia maupun negara di
dunia sebagai sarana dalam menanggulangi berbagai macam tindak kejahatan dan
juga sistem ini memungkinkan pendayagunaan jenis sanksi pidana secara
proporsional demi efektifnya penanggulangan kejahatan secara komprehensif dan
harus diakomodasi dalam setiap perundang-undangan pidana.

Item Type: Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined])
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: 014 Abd. Rachman Rangkuti
Date Deposited: 29 Nov 2013 12:47
Last Modified: 29 Nov 2013 12:47
URI: https://repository.unib.ac.id/id/eprint/2463

Actions (login required)

View Item
View Item