PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012-2021

Pemekaran daerah merupakan pembangunan dari suatu daerah otonom menjadi
dua atau lebih daerah otonom. Pemekaran daerah menjadi sebuah tantangan bagi kinerja
keuangan daerah induk karena berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah.
Permasalahan bagi provinsi wilayah yang cukup luas, seperti Provinsi Sumatera Utara,
menyebabkan timbulnya divergensi, kemampuan mengelola keuangan daerah sangat
penting bagi pemerintah daerah. Melalui kinerja keuangan yang baik, pemerintah daerah
dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan perekonomian.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) membandingkan kinerja keuangan daerah induk
dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012 hingga 2021, serta (2) melihat
hubungan kinerja keuangan daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara Utara tahun 2012 -2021
Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian asosiatif dengan alat
analisis rasio untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan antara daerah induk dan
daerah pemekaran serta analisis pearson untuk melihat hubungan kinerja keuangan
daerahdengan PDRB atas dasar harga konstan daerah induk dan daerah pemekaran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) hampir semua daerah induk memiliki
kinerja ekonomi yang lebih baik dibandingkan daerah pemekaran. Namun, kinerja
keuangan pemerintah yang diukur melalui rasio belanja modal menunjukkan bahwa
daerah pemekaran memiliki belanja modal yang lebih besar. (2) Hubungan kinerja
keuangan daerah yang diukur melalui rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian dan
rasio belanja modal dengan Produk Domestik Regional Bruto memiliki hubungan yang
tidak signifikan dengan arah hubungan negatif dengan tingkat kekuatan hubungan yang
sangat lemah pada daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun
2012-2021.
Dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan daerah, penting bagi pemerintah
daerah induk dan pemekaran untuk lebih mengoptimalkan sumber penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengurangi ketergantungan terhadap bantuan
eksternal.
Kata kunci: Daerah Induk, Daerah pemekaran, Kinerja Keuangan Daerah, Rasio
Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Belanja Modal