KEDUDUKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM KEPEGAWAIAN

Pemberhentian Sementara merupakan bagian dilalui pengawai negeri sipil. Salah
satu sebab dilakukanya pemberhentian sementara kepada pegawai negeri tersebut
salah satunya karena ditahan menjadi tersangka tindak pidana. Namun di Provinsi
Bengkulu terdapat tujuh Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena manjadi
tersangka dalam tindak pidana korupsi tidak dilakukan pemberentian sementara.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan uang
pemberhentian sementara pada PNS Tersangka tindak pidana korupsi dan
pertanggungjawaban terkait tidak dilaksanakannya pembehentian sementara
kepada PNS Tersangka tidak pidana korupsi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
koseptual. Hasil dari penelitian adalah (1) Pengawai negeri sipil yang menjadi
tersangka harus dilakukan pemberhentian sementara, pemberhentian sementara
tersebut menyebabkan pegawai negeri tersebut kehilangan statausnya sebagai
pegawai negeri untuk sementara dari pegawai negeri tersebut di tahan sampai
adanya surat perintah penahanan atau adanya putusan pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum mengikat serta dengan dilakukan pemberhentian sementara
berdampak pada hak kepegawaianya (2) Dengan tidak dilakukanya pemberhentian
sementara oleh pejabat yang berwenang maka dapat di mintai pertanggung jawaban
dan PNS yang bersangkutan dapat dimintai tuntutan ganti kerugian.
Kata Kunci: Pemberhentian Sementara, Pegawai Negeri, Tindak Pidana, Uang
Pemberhentian Sementara