NETWORK MARKETING SYSTEM PADA PT. K- LINK INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Kemunculan trend strategi pemasaran produk melalui network marketing system di
dunia bisnis modern sangat menguntungkan banyak pihak, seperti pengusaha (baik
produsen maupun perusahaan network marketing). Hal ini disebabkan karena adanya
penghematan biaya iklan, bisnis ini juga menguntungkan para distributor yang
berperan sebagai makelar. Bisnis yang membangun jaringan melalui banyaknya
anggota yang masuk pada jaringan dan membentuk suatu sistem penjualan, melalui
tingkatan-tingkatan dan levelisasi di dalam perjalananya akan menimbulkan suatu
masalah apabila system atau program yang dipakai oleh pihak perusahaan network
marketing apabila merugikan pihak-pihak yang terdapat dalam perusahaan tersebut,
serta tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam mengingat bahwa sebagian besar
pengguna jasa serta karyawan yang bekerja network marketing system PT. K-Link
mayoritas merupakan umat Islam. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini
adalah apakah network marketing system yang diterapkan pada PT. K-Link
dibenarkan dalam hukum Islam, apakah marketing plan (system pembagian bonus)
yang dipakai oleh PT. K-Link sesuai dengan asas keadilan yang dianut oleh hokum
Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program network marketing
system yang digunakan pada PT. K-Link dalam tinjauan hukum Islam, untuk
mengetahui marketing plan (sistem pembagian bonus) yang digunakan PT. K-Link
sesuai dengan asas keadilan yang dianut oleh hukum Islam. Metode penelitian hukum
yang digunakan adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis data
dengan cara editing dan koding data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan penelitian diketahui bahwa PT. K-Link menggunakan stairtep
breakeaway system yaitu dimana seorang usahawan atau distributor K-Link di bayar
sesuai dengan volume penjualan yang telah dilakukan serta hasil dari pemecahan
struktur jaringan yang dipimpin, hal ini dibenarkan oleh hukum Islam karena tidak
mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak ataupun banyak pihak sesuai dasar
hukum yang telah dikemukakan dalam al qur’an dan hadist. Mengenai markerting
Plan maka pembayarannya telah diatur pihak perusahaan yaitu sesuai dengan
keaktifan, profesionalitas, volum penjualan produk yang telah dilakukan, serta
kepemimpinan terhadap jaringan.