KEDUDUKAN HUKUM KONSULTASI DENGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KPU

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
merupakan legitimasi pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh DPR
sebagai lembaga legislatif ke KPU untuk dapat membentuk Peraturan KPU.
Sebagaimana suatu kewenangan sudah didelegasikan maka delegator tidak dapat
mencampuri kewenangan yang telah didelegasi. Namun, pada Pasal 75 ayat (5)
terdapat mekanisme yang mewajibkan untuk melaksanakan konsultasi dalam
membentuk peraturan KPU. Penelitian ini bertujuan untuk melihan kedudukan
konsultasi dengan DPR dalam membentuk Peraturan KPU serta akibat hukum dari
konsultasi. Metode penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis
normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa proses delegasi yang dilakukan oleh DPR tidak tepat
sehingga independensi KPU menjadi terancam. Maka Peraturan KPU yang
dibentuk dengan berkonsultasi menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan
hukum.
Kata Kunci: KPU, Delegasi, Independensi, Peraturan KPU.