Mutia, Nurmala Dewi and Sudirman, Sitepu and Asep, Suherman (2025) URGENSI PENENTUAN UNSUR KESALAHAN TERHADAP PELAKU PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL X DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG�UNDANGAN. Other thesis, Universitas Bengkulu.
![Thesis [thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
CD - Mutia Dewi.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (1MB)
Abstract
Penggunaan internet pada masa sekarang seperti tidak memiliki batasan,
semua orang dengan mudah mengakses segala sesuatu yang tersedia di internet
baik berupa informasi dan pengetahuan. Namun, di sisi lain, terdapat banyak pula
dampak negatif dari kemajuan internet karena banyak kesempatan untuk
menimbulkan kejahatan, penyimpangan norma, dan pelanggaran aturan hukum,
salah satunya kejahatan pornografi. Penyebaran konten pornografi banyak melalui
media sosial X. Sanksi pidana dan pengaturannya diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa hakikat perbuatan
penyebarluasan konten dan syarat terpenuhinya unsur kesalahan terhadap pelaku
penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial X perspektif Peraturan
Perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif, yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan,
dokumen hukum, dan literatur terkait. Berdasarkan penelitian ini menunjukan
bahwa; 1) Pelaku utama penyebaran video asusila di media sosial X adalah orang
yang pertama kali menyebarkannya, sesuai dengan UU ITE. Sementara itu,
pengguna yang hanya me-retweet atau membagikan ulang tanpa menambah unsur
kesengajaan tidak dapat dipidana, karena tidak memenuhi unsur perbuatan awal
tindak pidana dan sejalan dengan asas kemanfaatan dalam hukum.2)Penentuan
unsur kesalahan pelaku penyebarluasan konten pornografi di media sosial
mengacu pada Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 29 UU ITE, serta Pasal 82 UU
Pornografi. Kesalahan ditentukan berdasarkan unsur kesengajaan atau kelalaian
(KUHP), kapasitas bertanggung jawab, dan adanya alasan pembenar atau pemaaf.
Pelaku yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.
Kata kunci : Kesalahan, Pelaku, Penyebarluwasan, Pornografi, Madia Sosial X
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | Irma Rohayu, S.IPust |
Date Deposited: | 15 Sep 2025 02:38 |
Last Modified: | 15 Sep 2025 02:38 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/24721 |