PELAKSANAAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Pada prinsipnya, kehadiran anak dalam perkawinan akan menambah kebahagiaan
dari suami istri tersebut, sehingga ketidakhadiran anak dalam suatu perkawinan
berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan antara suami dan istri, maka dalam
ketentuan yang berlaku di Indonesia dapat ditempuh upaya adopsi anak.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan melalui
permohonan pengesahan pengangkatan anak baik secara lisan maupun tertulis dari
calon orang tua angkatnya yang mana harus memenuhi syarat dan ketentuan
tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti
tertarik menulis skripsi yang berjudul : ”Pelaksanaan Hukum Administrasi
Terhadap Pengangkatan Anak Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia”, berdasarkan pokok permasalahan yang
dibahas, maka rumusan masalah yang dibuat penulis yaitu sebagai berikut : 1.)
Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Kota Bengkulu berdasarkan
peraturan perundang-undangan di Indonesia, 2) Faktor apa yang menjadi
hambatan dalam proses pelaksanaan hukum pengangkatan anak di Kota
Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
dilakukan dengan cara mengambil data lapangan yaitu berupa data dan
wawancara di lapangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer
berupa data lapangan yang diperoleh dari responden, bahan hukum sekunder
berupa teori-teori, doktrin, pandangan-pandangan, dan asas-asas hukum yang
berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian
diketahui bahwa, pelaksanaan pengaturan pengangatan anak di Kota Bengkulu
sebenarnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku di
Indonesia yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007. Namun, faktanya di lapangan masih ada beberapa orang yang
melakukan pengangkatan anak di luar Penetapan Pengadilan sehingga
menimbulkan akbat hukum. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul yaitu seperti,
terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal
pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah
diatur dalam perundang-undangan, dan faktor yang menjadi penghambat dalam
proses pelaksanaan hukum pengangkatan anak di Kota Bengkulu yaitu faktor
internal berupa perbedaan agama calon orang tua angkat dan eksternal berupa
ekonomi.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Hukum Administrasi, Kesejahteraan Anak.