PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN MELALUI SANKSI ADAT JAMBAR DI KELURAHAN PASAR MANNA BENGKULU SELATAN

Perzinahan diatur di hukum nasional dalam Pasal 284 KUHP, namun di Kecamatan
Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan masih menyelesaikannya secara adat,
yaitu sanksi adat jambar yang telah turun temurun dan berasal dari aturan Raja yang
digunakan oleh hakim adat dalam memutus perkara adat. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui proses penyelesaian dan eksistensi sanksi adat. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sumber data primer didapatkan
melalui wawancara bersama lembaga adat. Hasil penelitian didapatkan bahwa Proses
penyelesaian kasus perzinahan melalui sanksi adat jambar di Kecamatan Pasar Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan melalui buijau rajau tigau silau yang
dilaksanakan oleh ketua adat, ketua RT, tokoh masyarakat dan masyarakat dengan
mekanisme adanya laporan masyarakat, pemanggilan perangkat adat, pemberian
teguran, pemanggilan pelaku pelanggaran kasus perzinahan, hingga pengambilan
keputusan dan pelaksanaan sanksi. Eksitensi sanksi adat jambar dalam hukum
nasional tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt tahun 1951 yang
mengatur tentang tindakan-tindakan sementara. Eksitensi sanksi adat jambar telah
diakui sebagai hukum yang apabila telah diadili secara adat maka peradilan negara
tidak mengadili lagi perkara tersebut, namun hakim tetap boleh mengadili perkara
yang tidak diatur dalam KUHP namun Hakim menjatuhkan sanksi denda agar
sebanding dengan peradilan.
Kata Kunci : Perzinahan, Pidana, Adat.