TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perkembangan teknologi memberikan banyak dampak positif, termasuk
kemudahan akses informasi, inovasi dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,
Tetapi hal ini juga membawa dampak negatif seperti penyebaran konten
pornografi yang berpotensi merusak nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Maka
perlu pengaturan yang jelas serta bagaimana keabsahan penjatuhan sanksi
administratifnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan
keabsahan penjatuhan sanksi administratif terhadap penyebaran konten
pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan untuk memahami standar peraturan yang
digunakan sebagai dasar penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang�Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
memberikan landasan hukum bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian
Komunikasi dan Informatika, untuk mengawasi, mengatur, dan menegakkan
sanksi administratif terhadap penyebaran konten pornografi. Keabsahan
penjatuhan sanksi administratif didasarkan pada Pasal 40 ayat (5) UU ITE, yang
mencakup teguran, denda, penghentian sementara, dan pemutusan akses.
Pemutusan akses dianggap sebagai langkah yang paling efektif karena secara
langsung menghentikan akses pelanggar terhadap platform atau konten yang
melanggar hukum. Maka dari itu, diperlukan aturan yang lebih tegas dalam UU
ITE terkait definisi dan penanganan konten pornografi, serta partisipasi aktif
masyarakat dalam melaporkan konten tersebut untuk menciptakan lingkungan
digital yang lebih aman.
Kata kunci : Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),
Penegakan Hukum, Sanksi Administratif, Pornografi