PELAKSANAAN KEBEBASAN PERS PADA PERSIDANGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA BENGKULU

Tata tertib persidangan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5
Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan
Pengadilan bertujuan mengatur perilaku dan tindakan orang yang hadir dalam
persidangan. Di dalam perma tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk
mengizinkan atau tidak kegiatan dokumentasi selama sidang berlangsung. Hal ini
bertentangan dengan kebebasan pers dalam memperoleh dan menyebarkan
informasi terkait proses persidangan. Penelitian ini mencoba mencari tahu
pelaksanaan kebebasan pers di pengadilan tingkat pertama kota Bengkulu pasca
terbitnya peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol
Persidangan dan Keamanan dalam lingkungan Pengadilan dan Implikasi
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan di pengadilan
tingkat pertama terhadap kebebasan pers di kota Bengkulu. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa, peliputan media di dalam persidangan mendapat hambatan,
karena tidak adanya mekanisme/SOP (Standard Operating Procedure) dalam
pemberian izin oleh Hakim/Ketua Majelis Hakim, dan implikasi dari pelaksanaan
perma ini yakni terhambatnya pelaksanaan Hak Asasi Manusia yaitu membatasi
kebebasan bereskpresi dalam mendapatkan dan menyampaikan informasi, dan
menjadi faktor yang menghalangi kebebasan pers untuk menjalankan fungsi
pengawasan dalam proses persidangan.
Kata kunci : Kebebasan Pers, Pengadilan, Pengaturan Peliputan
Persidangan
xi
ABSTRACT
The trial rules regu