KEDUDUKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA BENGKULU

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ialah lex spesialis
atas KUHAP dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menjadi
komponen kelayakan dokumen perkara dalam kasus anak berkonflik dengan
hukum. Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa, LITMAS
dari pembimbing kemasyarakatan wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam
menjatuhkan putusan, serta jika tidak dipertimbangkan maka putusan batal demi
hukum.” Oleh sebab itu, eksistensi LITMAS menjadi amat krusial sebab termasuk
landasan dan fundamental hakim selama mempertimbangkan putusannya guna
memberi sanksi selain dari adanya bakti sidang. Penelitian ini menggunakan
metode empiris yang mana teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara
wawancara dan observasi.Melalui penerapan metode ini, partisipannya turut
leluasa memberikan langsung informasinya yang menjadikan peneliti dapat
memperoleh jawaban terperinci melalui beragam pertanyaannya yang peneliti
ajukan pada partisipannya. dan juga observasi/pengamatan dengan mengamati
fakta pada lapangan yaitu keadaan persidangan anak di Pengadilan Negeri Kelas
IA Bengkulu. Dengan hasil penelitian yaitu kedudukan laporan penelitian
kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan
memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pertimbangan hakim non
yuridis serta haruslah mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak,
selanjutnya dalam menguatkan kedudukan Laporan Penelitian Kemasyarakatan
(LITMAS) maka kebijakan haruslah dikaitkan dengan proses formulasi, eksekusi
dan juga aplikasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang yang ditentukan oleh
undang-undang.