PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN CRYPTOCURENCY ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Fenomena penggunaan cryptocurrency berkembang pesat sebagai alat transaksi
global dengan kelebihan efisiensi dan kerahasiaan. Namun, sifatnya yang sulit
dilacak telah menimbulkan risiko kriminal, termasuk tindak pidana pencucian uang
(TPPU). Berdasarkan isu hukum diatas penelitian ini akan membahas Bagaimana
perbandingan unsur-unsur TPPU dengan cryptocurrency antara Indonesia dan
Singapura dan Bagaimana kebijakan kriminal terkait pencegahan TPPU dengan
cryptocurrency di kedua negara Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini
yaitu menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perbandingan,
analisis undang-undang, dan kajian literatur. Data primer berasal dari peraturan di
Indonesia dan Singapura sementara data sekunder berupa jurnal dan publikasi.
Hasil dari penelitian ini pertama Singapura memiliki regulasi lebih terperinci,
seperti Monetary Authority of Singapore (MAS) Notice PSN02 dan Financial
Services and Markets Act 2022, yang mencakup pencegahan TPPU dengan
cryptocurrency secara spesifik. Sementara itu Indonesia mengandalkan UU No. 8
Tahun 2010 yang tidak secara khusus mencakup cryptocurrency. Kedua Kebijakan
kriminal Singapura mengedepankan pencegahan melalui pengawasan ketat dan
kewajiban pelaporan. Di Indonesia, kendala utama adalah minimnya pengaturan
dan infrastruktur hukum dalam menghadapi teknologi cryptocurrency.
Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Cryptocurrency, Tindak Pidana
Pencucian uang