PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM MENEKAN LAJU PERKAWINAN USIA ANAK

Perkawinan usia anak di Indonesia terus terjadi setiap tahunnya. UU memberikan
batasan usia perkawinan diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas
UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa sebuah
“perkawinan hanya di izinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19
(Sembilan Belas Tahun)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan tupoksi dan hambatan apa yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Rejang Lebong dalam menekan laju
perkawinan usia anak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum
empiris. Dengan metode pengumpulan data berupa hasil wawancara, studi
kepustakaan, pengolahan data, dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa DP3AP2KB Kabupaten Rejang telah melaksanakan tupoksinya
berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong No 1 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Meskipun dalam
pelaksanaanya terdapat hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal.
Faktor internal mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan
anggaran dan kualitas kinerja pegawai, sedangkan faktor eksternal mencakup
kepribadian masyarakat, tingkat pendidikan rendah, kemiskinan, jangkauan
wilayah dan kurangnya komitmen para pengambil kebijakan.
Kata Kunci : Perkawinan Usia Anak, Tupoksi, DP3AP2KB, Kabupaten
Rejang Lebongs