UPAYA PENANGGULANGAN PERUNDUNGAN DI KALANGAN PELAJAR KOTA BENGKULU

Perundungan merupakan jenis kekerasan pada anak yang saat ini marak terjadi,
kekerasan tersebut terjadi di lingkungan sekolah, yangmana seharusnya lingkungan
sekolah adalah tempat yang terjamin keamanannya. Bertambahnya angka
perundungan setiap tahun menjadi perhatian pemerintah untuk segera mengambil
langkah penanggulangannya. Orang tua, pihak sekolah, aparat pemerintah dan para
penegak hukum harus berkolaborasi untuk penanggulangan perundungan tersebut,
oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai upaya penanggulangan
perundungan di kalangan pelajar Kota Bengkulu yangmana bertujuan untuk
mengetahui langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah
atau menanggulangi kasus perundungan tersebut di semua kalangan serta
mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam melakukan penanggulangan
perundungan di Kota Bengkulu. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan
tersebut, penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yaitu
hukum empiris dengan melakukan pendekatan sosiologis atau hukum dalam
tindakan dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di sekolah, DP3AP2KB, PUPA, dan
Polresta Bengkulu menunjukan bahwa sudah ada upaya penanggulangan
perundungan yang dilakukan dengan menerapkan upaya preventif dan upaya
represif, yangmana upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi
rutin mengenai dampak bahaya dari perundungan, membentuk tim khusus anti�bullying, serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pihak sekolah, orang
tua, dan pemerintah. Sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu memberikan
sanksi yang tegas terhadap pelaku perundungan oleh pihak sekolah, termasuk
pemanggilan orang tua bahkan skorsing, serta melakukan pembinaan terhadap
pelaku dan pendampingan terhadap korban, namun upaya-upaya tersebut belum
terlaksana dengan maksimal dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan yang
dialami yaitu antara lain yaitu kurangnya koordinasi antara pihak aparat penegak
hukum dengan pihak sekolah atau pemerintah terkait, kemudian minimnya sumber
daya yang berkompeten dalam bidangnya seperti psikolog, kurangnya fasilitas yang
mendukung dalam menanggulangi tindak perundungan, seperti rumah aman untuk
para korban, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum dan bahaya
perundungan, sehingga masyarakat masih menganggap sepele hal tersebut.
Kata Kunci : Penanggulangan, Perundungan, Pelajar, Hukum