PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH PADA MASA TRANSISI PILKADA SERENTAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 terdapat sebuah hal yang menarik,
dalam pertimbangan hukum Putusan MKRI memberikan sejumlah rambu-rambu
dalam hal penunjukan kepala daerah. Rambu-rambu tersebut pada pokoknya
sebagai pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan
pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada, akan
tetapi hal tesebut hanya terdapat dalam pertimbangan hakim tetapi tidak
dimasukkan dalam amar putusan MK. Rumusan masalah dalam penelitian terkait
dengan apakah Apakah peraturan pelaksana dari Pasal 201 Undang-Undang No 10
Tahun 2016 telah sesuai dengan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitus, dan
Bagaimana keabsahan penunjukan kepala daerah pada masa transisi. Penunjukan
Penjabat Kepala Daerah ditinjau dari Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021
telah sah dan sesudai dengan ketentuan Undang-Undang karena dalam putusan
tersebut menolak untuk seluruhnya apa yang dimohonkan oleh pemohon. Tetapi
dalam Pertimbangan hukum Putusan MKRI 67/PUU-XIX/2021 memiliki
masukan-masukan yang harus dilakukan terkait dengan penunjukan penjabat
kepala daerah karena kekuatan hukum pertimbangan hakim dianggap
menciptakan hukum baru yang memiliki sifat final and binding dan Hasil
penelitian ini adalah Penunjukan penjabat kepala daerah yang dilakukan sekarang
ini berlandaskan pada Pasal 201 Undang-Undang No 10 Tahun 2016, Pasal
tersebut menjadi landasan hukum terhadap penunjukan penjabat kepala daerah
dan tidak terjadi kesenjangan antara kedua pasal tersebut.
Kata Kunci : Penunjukan Penjabat Kepala Daerah, Masa Transisi Pilkada,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016