PENGAWASAN KEUANGAN DESA OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)INSPEKTORAT DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan secara rinci proses
pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa (perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, palaporan dan pertanggungjawaban).
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian
diperoleh dari 13 informan penelitian (aparatur APIP Inspektorat Kabupaten Bengkulu
Selatan, dan aparatur desa) dan juga dokumen pendukung sebagai data sekunder. Data
dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan pengamatan. Untuk menjaga
kredibilitas data, maka dilakukan metode triangulasi, menggunakan bahan referensi,
dan diskusi teman sejawat. Data dianalisis dengan model interaktif Miles and
Huberman, yang dilakukan secara simultan bersamaan dengan pengumpulan data,
penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan pengelolaan
keuangan desa dalam tahap perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya
dilakukan oleh APIP. Proses yang dilakukan, desa menyusun dokumen RPJMDesa,
RKPDesa, dan APBDesa (utamanya dilakukan oleh aparatur desa, BPD,
Kadun/masyarakat), dibantu oleh pendamping desa, dan pihak kecamatan. APIP
menjadikan dokumen ini sebagai pembanding dan evaluasi pada saat melakukan
pemeriksaan tahunan. Pengawasan dan pembinaan dalam tahap pelaksanaan dan
penatausahaan dilakukan oleh APIP pada saat desa telah menyampaikan laporan
semester pertama, atau ada pengaduan dari masyarakat terkait pengelolaan keuangan
desa, atau permintaan desa untuk diberikan penjelasan (juga belum sepenuhnya
dilakukan). Kegiatan pokok tahap ini adalah penyusunan RAB, pengadaan barang/jasa
dan belanja modal, pengajuan SPP, pembayaran, pengerjaan buku pembantu kegiatan.
Penatausahaan oleh Bendahara desa adalah Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank (BB)
serta Buku Kas Pembantu Pajak (BKPP). Pengawasan dan pembinaan pengelolaan
dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban saat atau setelah desa menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dievaluasi secara serentak
meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta
pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sekali jalan.
Kata Kunci: APIP, Inspektorat, Keuangan desa, Pengawasan, Pembinaaan,