PENERAPAN PURCELL PRINCIPLE BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UNDANG UNDANG PEMILU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konkret penerapan Purcell
Principle dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang
Pemilu di Indonesia. Purcell Principle merupakan doktrin yang berasal dari
Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa pengadilan
sebaiknya tidak melakukan perubahan signifikan terhadap aturan pemilu menjelang
hari pelaksanaan guna mencegah kebingungan, menjaga kepastian hukum, serta
melindungi integritas proses demokrasi. Studi ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap
beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang dikeluarkan
menjelang pelaksanaan pemilu, seperti Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan Purcell Principle di Indonesia masih belum konsisten, yang
tercermin dari adanya tumpang tindih putusan antara Mahkamah Konstitusi dan
Mahkamah Agung terkait syarat usia calon presiden maupun kepala daerah.
Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum, potensi penurunan kepercayaan
publik, serta risiko politisasi lembaga peradilan. Penelitian ini merekomendasikan
agar Mahkamah Konstitusi lebih selektif dan menahan diri dalam mengubah aturan
pemilu menjelang pelaksanaan, kecuali dalam keadaan yang benar-benar
mendesak, demi menjaga kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas demokrasi di
Indonesia. Dengan demikian, penerapan Purcell Principle menjadi penting sebagai
pedoman dalam menjaga integritas dan legitimasi pemilu nasional
Kata Kunci: Purcell Principle, Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Kepastian Hukum,
Demokrasi.