PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG DICATUT SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK OLEH PARTAI POLITIK BUKAN PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pemilihan Umum Tahun 2024 masih menyisakan permasalahan dalam proses
pelaksanaannya, yaitu terkait adanya pencatutan yang dilakukan oleh partai politik
bukan peserta pemilu tahun 2024. Pencatutan yang dilakukan mengganggu hak
politik masyarakat dikarenakan adanya peraturan dalam seleksi yang dilaksanakan
lembaga Negara untuk terbebas dari partai politik. Fokus dalam penelitian ini
adalah terkait dengan perlindungan hukum dan upaya Negara dalam
pengembalian hak politik masyarakat yang dicatut oleh partai politik bukan
peserta pemilihan umum tahun 2024. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian
hukum normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai
landasan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, perlindungan hukum
yang hadir dalam menangani permasalahan pencatutan ini hanya mampu
mengakomodir masyarakat pada saat proses verifikasi partai politik sampai
ditetapkannya daftar peserta pemilu tahun 2024. Sehingga hal tersebut dibutuhkan
upaya Negara melalui lembaga Negara dalam menanggulangi permasalahan
pencatutan. Hal yang dapat dilakukan oleh KPU dan Bawaslu selaku lembaga
penyelenggara pemilu adalah dengan menindak lanjuti laporan masyarakat dan
melakukan laporan berjenjang dari KPU tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat
pusat.
Kata Kunci : Pemilu, Partai Politik, Pencatutan