ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BENGKULU

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana implementasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran
berbasis kinerja di lingkungan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi
Bengkulu. Data yang dikumpulkan dari tanggapan responden dapat
digunakan sebagai informasi penelitian. Sumber data diperoleh dari
Kementerian PUPR Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu. Dua
jenis data dikumpulkan dalam penelitian ini: data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk informasi
baik secara lisan maupun secara tertulis, seperti gambaran singkat dan
struktur organisasi.
Implementasi anggaran berbasis kinerja di Satuan Kerja Penyediaan
Perumahan Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya sejumlah kendala yang
menghambat pencapaian hasil yang diharapkan. Dalam konteks ini, proses
penyusunan anggaran berbasis kinerja harus mengacu pada prinsip-prinsip
utama, seperti penekanan pada hubungan antara pendanaan dengan hasil kerja
dan dampaknya. Ini meliputi penekanan pada pencapaian hasil kerja dan
dampak alokasi belanja yang telah ditetapkan, penyusunan berdasarkan
tujuan satu tahun anggaran, serta kesesuaian program dan kegiatan dengan
rencana strategis Kementerian/lembaga atau Satuan Kerja Penyediaan
Perumahan Provinsi Bengkulu.
Pelaporan dan evaluasi melibatkan penyusunan laporan keuangan
berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan ini mencerminkan
transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan organisasi serta
memungkinkan evaluasi yang tepat. Laporan realisasi anggaran yang
disampaikan tepat waktu menunjukkan keteraturan, keakuratan, dan
komitmen dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, perlu memperhatikan
penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) dalam penyusunan anggaran
berbasis kinerja.
Pentingnya pemerintah untuk mempertimbangkan ulang penerapan
anggaran berbasis kinerja guna mengatasi kendala yang menghambat
pencapaian hasil yang diharapkan. Beberapa prinsip utama yang harus
ix
diperhatikan dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja termasuk
penekanan pada hubungan antara pendanaan, hasil kerja, dan dampaknya.
Selain itu, penting untuk menyusun program dan kegiatan sesuai dengan
rencana strategis yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Anggaran juga
menyoroti pentingnya penyusunan perencanaan strategis sebagai tahap awal,
melibatkan semua komponen pemerintahan dan masyarakat, serta
memastikan adanya standar harga, tolok ukur kinerja, dan Standar Pelayanan
Minimal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pentingnya pemerintah untuk mempertimbangkan ulang penerapan
anggaran berbasis kinerja guna mengatasi kendala yang menghambat
pencapaian hasil yang diharapkan. Beberapa prinsip utama yang harus
diperhatikan dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja termasuk
penekanan pada hubungan antara pendanaan, hasil kerja, dan dampaknya.
Selain itu, penting untuk menyusun program dan kegiatan sesuai dengan
rencana strategis yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Anggaran juga
menyoroti pentingnya penyusunan perencanaan strategis sebagai tahap awal,
melibatkan semua komponen pemerintahan dan masyarakat, serta
memastikan adanya standar harga, tolok ukur kinerja, dan Standar Pelayanan
Minimal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, implementasi penyusunan dan
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu masih belum sepenuhnya sesuai
dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Meskipun laporan realisasi
anggaran disampaikan tepat waktu, terdapat kesenjangan antara rencana dan
realisasi anggaran, dengan jumlah anggaran yang tidak terealisasi cukup
signifikan, yaitu sebesar Rp326.434.690,- pada tahun 2022 dan
Rp1.769.215.622,- pada tahun 2023.
Selain itu, tantangan dalam penerapan konsep anggaran berbasis
kinerja juga terlihat dari belum diterapkannya Analisa Standar Belanja
(ASB), yang merupakan elemen penting dalam perencanaan anggaran
berbasis kinerja. Kurangnya pemahaman mendalam tentang sistem aplikasi
anggaran serta belum terjalinnya kolaborasi yang efektif dalam penyusunan
anggaran juga menjadi faktor penghambat. Dengan demikian, untuk
mencapai kesesuaian dengan konsep anggaran berbasis kinerja, diperlukan
upaya perbaikan seperti bimbingan teknis dan peningkatan pemahaman
mengenai ASB agar pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan
efisien