KEDUDUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Peran PPK pada pelaksanaan Pemilu sangat menentukan berhasil atau tidaknya
pelaksanaan Pemilu atau dapat dikatakan Pemilih Tingkat Kecamatan (PPK) sebagai
suatu “ujung tombak” pelaksanaan Pemilu. Namun pada pelaksanaannya Panitia
Pemilihan Kecamatan tersebut belum maksimal dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu. Tujuan Penelitian; (1). Untuk
mengetahui dan mendeskripsikan kedudukan panitia pemilihan kecamatan dalam
pelaksanaan Pemilihan Umum menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. (2). Untuk mengetahui dan
mendeskripsikan kewenangan panitia pemilihan kecamatan dalam pelaksanaan
Pemilihan Umum menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa;
(1) Kedudukan panitia pemilihan kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota, secara kedudukan struktural mempunyai kekuasaan dibawah
KPU, tetapi kedudukan secara fungsional PPK hanya melaksanakan fungsi sebagai
Badan Adhoc yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu
dan Pemilihan di tingkat kecamatan yang menyampaikan laporan
pertanggungjawaban Pemilu dan Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota. (2).
Kewenangan panitia pemilihan kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota, sangat terbatas tidak punya kewenangan ajudikasi untuk
menindak pelanggaran yang terjadi Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan.
Kata kunci; Kedudukan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemilihan Umum.