KEKUATAN HUKUM HASIL MUSYAWARAH ADAT TERHADAP OPERASIONAL GEDUNG SERBAGUNA HKBP DI DESA ARAH TIGA KEC. LUBUK PINANG KAB. MUKOMUKO

Perbedaan tradisi suku Minangkabau dan Batak di Desa Arah Tiga menciptakan
dinamika sosial yang mendorong inisiatif pembangunan gedung serbaguna untuk
kebutuhan adat suku Batak. Anggota gereja HKBP menghibahkan tanah. Hibah
bertujuan untuk gedung serbaguna HKBP. Kesepakatan ini mendapat persetujuan
para tetua adat dan didukung Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 36
Tahun 2011. Realisasi tidak berjalan mulus karena masyarakat menolak peresmian
gedung serbaguna. Penolakan muncul karena adanya kekhawatiran bahwa fungsi
gedung akan menjadi tempat ibadah jemaat gereja HKBP Lubuk Pinang. Penelitian
ini mengangkat dua isu: Sejauh mana kekuatan hukum keputusan adat dalam
pembangunan gedung serbaguna HKBP dan Bagaimana penyelesaian sengketa
terkait pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan
sosiologis, data dari wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan keputusan
musyawarah adat tentang pembangunan gedung serbaguna memiliki kekuatan
hukum yang sah dan mengikat. Pengelola pembangunan telah memenuhi izin dan
persetujuan ketua adat. Persetujuan diperoleh melalui musyawarah adat, dianggap
final dan secara hukum merepresentasikan kepentingan masyarakat adat. Meskipun
terdapat penolakan sebagian masyarakat, keputusan musyawarah adat tetap sah dan
dijadikan dasar pembangunan. Seluruh pihak diminta menghormati hasil
musyawarah adat dan menaati kesepakatan. Penyelesaian sengketa pembangunan
melibatkan hukum administrasi, norma adat, dan aspirasi masyarakat.
Pembangunan gedung telah memenuhi semua persyaratan formal. Terjadinya
sengketa karena minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
dan kekhawatiran terhadap perubahan fungsi gedung.
Kata Kunci : Hukum Adat, Perjanjian Adat, Badan Musyawarah Adat,
Penyelesaian Sengketa