IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG WANTIMPRES TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres adalah salah
satu contoh produk hukum yang lahir pada masa lame duck session dan dibuat
secara fast track legislations. Pasal perubahan yang terkandung dalam Undang�Undang a quo menimbulkan perdebatan hukum, dan mempengaruhi sistem
pemerintahan di Indonesia. Maka pokok permasalahan yang akan dibahas pada
penelitian ini mengenai bagaimana kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden
pasca revisi Undang-Undang Wantimpres terhadap sistem pemerintahan di
Indonesia? dan bagaimana efektivitas kedudukan antara Lembaga Pertimbangan
Presiden Indonesia dengan Conseil d’Etat Prancis terhadap sistem pemerintahan?
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan
perbandingan. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Dalam pasal perubahan UU a
quo menimbulkan berbagai polemik dalam sistem pemerintahan Indonesia,
khususnya dalam perubahan kedudukan dan struktur keanggotaan Wantimpres.
(2) Antara Dewan Pertimbangan Presiden Indonesia dengan Conseil d’Etat
Prancis ternyata secara kedudukan dan struktur keanggotaannya Conseil d’Etat
jauh lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga
negara independen, hal ini dilihat dari kedudukan dan struktur Conseil d’Etat
tersebut. Sebagai saran dalam penelitian ini, perubahan UU Wantimpres harusnya
merujuk pada keefektifan sebagai Lembaga Penasihat Presiden.
Kata Kunci: Conseil d’Etat, Dewan Pertimbangan Presiden, Revisi Undang�Undang Wantimpres, Sistem Pemerintahan.