PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Pengaturan terhadap periodisasi masa jabatan kepala daerah sudah beberapa kali
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan. Diantaranya Putusan Nomor
22/PUU-VIII/2009, Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Putusan Nomor 2/PUU�XXI/2023, dan Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024. Pokok permasalah yang akan
dibahas pada penelitian ini berupa: (1) Bagaimana pengaturan periodisasi masa
jabatan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2)
Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap
periodesasi masa jabatan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak
Tahun 2024? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan kasus dan menggunakan pendekatan perundang�undangan untuk menilai pelaksanaan penegakan hukum putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap periodisasi masa jabatan kepala daerah dalam pemilihan kepala
daerah serentak Tahun 2024. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis
pelaksanaan penegakan hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap periodisasi
masa jabatan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024.
Hasil dari penelitian adalah (1) Periodisasi masa jabatan kepala daerah diatur dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia. (2) Pelaksanaan Putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap periodisasi masa jabatan kepala daerah dalam Pilkada Serentak
Tahun 2024 di sebagian daerah tidak diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pelaksanaan Putusan, Periodisasi Masa
Jabatan Kepala Daerah