PENEGAKAN HUKUM IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU BERDASARKAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN ( RKL-RPL)

PT. Tenaga Listrik Bengkulu merupakan perusahaan yang mengatur dibidang
tenaga listrik yang dimana bertujuan untuk menyediakan tenaga listrik untuk
masyarakat Bengkulu. Namun dalam pelaksanaan nya menimbulkan persoalan
terkait dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan
Lingkungan (RKL-RPL). Studi kali ini bertujuan untuk mengetahui penegakan
hukum dan sanksi administratif izin usaha ketenagalistrikkan PT.Tenaga Listrik
Bengkulu berdasarkan dokumen RKL-RPL. Metode penelitian ini menggunakan
hukum empiris yang diamati melalui kehidupan nyata dengan pendekatan non
doktrinal serta wawancara. Penetapan sempel yaitu Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Bengkulu dan juga PT.Tenaga Listrik Bengkulu. Hasil data yang di peroleh
di analisis secara kualitatif dan dilanjutkan analisis yuridis kualitatif. Hasil studi ini
menunjukan adanya masalah RKL-RPL yang diduga dilakukan oleh pihak
PT.Tenaga Listrik Bengkulu yang mana tidak menaati peraturan. Pihak Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu sudah melakukan pengawasan sesuai dengan
peraturan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Kesimpulannya warga teluk sepang masih
menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT.TLB terkait masalah RKL�RPL. Agar ketentraman dan ketertiban terkendali perlu adanya peningkatan
pengawasan yang dilakukan oleh pihak DLH Provinsi Bengkulu terhadap
PT.Tenaga Listrik Bengkulu dan juga adanya sanksi terhadap perusahaan tersebut
agar tidak mengulanginya kembali.
Kata Kunci : Pengawasan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana
Pemantauan Lingkungan, Sanski Administratif