PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYESUAIAN BATAS FLIGHT INFORMATION REGION ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA

Perjanjian penyesuaian batas Flight Information Region (FIR) yang telah
disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura pada 25
Januari 2022 yang kemudian di ratifikasi melalui Perpres No 109 Tahun 2022
merupakan hasil dari perjuangan panjang Indonesia. Dalam pelaksanaan
perjanjian penyesuaian batas FIR menimbulkan isu mengenai kedaulatan
Indonesia serta subtansi dari perjanjian tersebut tidak sesuai dengan peraturan
nasional Indonesia, seperti Pasal 2 perjanjian penyesuaian FIR Indonesia wajib
mendelegasikan pengelolaan udara Riau kepada FIR Singapura serta Pasal 7 yang
dimana durasi perjanjian ini berlaku selama 25 tahun. Hal ini tidak sejalan dengan
amanat UU Penerbangan yang seharusnya seluruh pelayanan navigasi
penerbangan yang dikelola oleh negara lain harus diambilalih oleh Indonesia
sepenuhnya pada tahun 2024. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang
Pelaksanaan Perjanjian Penyesuaian Batas FIR Antara Indonesia dan Singapura.
Dengan bahan analisa berdasarkan upaya Pemerintah Indonesia dalam
penyelesaian permasalahan FIR Riau dan pelaksanaan perjanjian FIR Indonesia
dengan Singapura yang telah disepakati kedua belah pihak. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan
historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil
penelitian menunjukan bahwa Pertama sejarah panjang upaya Pemerintah
Indonesia dalam mengambilalih kedaulatan udara serta pengelolaan FIR di
wilayah udara Kepulauan Riau, Kedua Pelaksanaan Perjanjian penyesuaian batas
FIR antara Indonesia dengan Singapura yang sudah dilaksanakan namun
Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi kembali mengenai subtansi
Perjanjian FIR tersebut.
Kata Kunci : Pengelolaan, FIR, Perjanjian, Indonesia, Singapura, Kedaulatan
Udara, Wilayah Udara