PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN KEHUTANAN DI KAWASAN BENTANG ALAM SEBLAT

Bentang Alam Seblat merupakan kawasan hutan konservasi dan hutan produksi,
secara administrasi terterletak di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-muko.
Kawasan Bentang Alam Seblat mengalami kerusakan hutan yang di sebabkan oleh
kegiatan perambahan, pembalakan liar, dan kawasan perkebunan tanpa izin. Kejahatan
kehutanan yang terjadi di kawasan Bentang Alam Seblat dilakukan oleh korporasi, yang
tergolong dalam extraordinary crime yang berdampak besar pada sumber daya alam dan
ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk Pertama, mengetahui serta menganalisis
penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan kehutanan di kawasan
bentang alam seblat. Kedua, untuk mengetahui penyebab dan solusi terhadap tidak
optimalnya penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan kehutanan di
Kawasan Bentang Alam Seblat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang
bertujuan untuk mengambarkan bagaimana suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi
dalam penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan kehutanan di
Bentang Alam Seblat kemudian menganalisis melalui pendekatan peraturan perundang�undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa lemahnya kinerja pemangku kawasan hutan dalam
melakukan perlindungan dan pengawasan dan tidak optimalnya penegakan hukum
terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan kehutanan. Sehingga, perlu adanya
penegakan hukum pidana yang tegas terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan
kehutanan dan perlu adanya formulasi terhadap perundang-undangan lingkungan hidup
dan kehutanan agar dapat menjerat aktor intelektual dibalik kejahatan kehutanan yang
dilakukan korporasi serta dapat berjalannya penegakan hukum secara multi-dors.
Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Kejahatan, Korporasi, Kehutanan, Seblat