KEBIJAKAN HUKUM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Kebijakan Hukum
Kementerian Koperasi dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Pada Masa
Covid-19 di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca,
menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran
melalui media internet yang ada kaitannya dengan penelitian. Data diolah
melalui prose reduksi data, dan memfokuskannya pada hal-hal penting yang
berkaitan dengan penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk teks yang
bersifat naratif, dan terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa : Kebijakan Kementerian Koperasi dan UMKM
Dalam Pemberdayaan UMKM Pada Masa Covid-19 di Indonesia : a) Kebijakan
Kementerian Koperasi dan UMKM Terhadap Pemberdayaan UMKM Pada Masa
Covid-19 di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UMKM telah membuat
berbagai kebijakan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang
dilaksanakan. Diantaranya : 1). Kebijakan restrukturisasi pinjaman Kredit Usaha
Rakyat (KUR) Terhadap UMKM. 2). Kebijakan tambahan bantuan modal
Terhadap UMKM 3). Kebijakan keringanan pembayaran tagihan listrik Dalam
UMKM 4). Kebijakan Dukungan Pembiayaan Lainnya Dalam UMKM. b). Pola
Kebijakan Kementerian Koperasi Dan Umkm Dalam Pemberdayaan UMKM
Pada Masa Covid-19 Di Indonesia. Pola kebijakan pemberdayaan UMKM ini
diarahkan kepada pengembangan yang sekaligus dapat meningkatkan
pendapatan UMKM. Dengan pola kebijakan pemberdayaan meliputi; a). Pola
Perioritas Pengembangan UMKM, b). Pola Pengembangan pusat-pusat UMKM
di berbagai lapisan pelaku usaha, c). Pola meningkatkan kegiatan penunjang.
Kata Kunci : Kebijakan, Pemberdayaan, UMKM