PENYELESAIAN KASUS PERSELINGKUHAN MELALUI PIDANA ADAT “BESAPON” SUKU PEPADUN DI SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Perselingkuhan merupakan suatu perbuatan yang tergolong kedalam tindak
pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal
284. KUHP mengatur bahwa Perselingkuhan sama dengan perzinahan, namun
terdapat satu aturan dalam hukum adat Lampung yang membedakan pengaturan
perzinahan dengan perselingkuhan, serta bentuk sanksi dan penyelesaiannya.
Penelitian menjelaskan bagaimana pidana adat Pepadun dalam menyelesaikan
suatu delik perselingkuhan yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang
wilayah Suku Pepadun, dan menjelaskan faktor apa yang menjadi penghambat
dalam penyelesaian Pidana Adat Pepadun melalui Besapon Adat Pepadun.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneltian empiris.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hukum adat pepadun memiliki beragam
bentuk penyelesaian adat termasuk bentuk penyelesaian sanksi dalam adat
Pepadun dan faktor yang mengahambat penyelesaian hukum pidana adat Pepadun
yaitu besapon. Faktor penghambat disebabkan oleh kurangnya tanggungjawab
dari masyarakat untuk tidak melakukan delik di lingkungan Suku Pepadun, faktor
keluarga korban. Besapon adat Pepadun dijadikan sebagai hukuman efek jera bagi
pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan memberikan
kesadaran kepada diri pelaku bahwa hukum adat tidak boleh dianggap tidak
penting.
Kata Kunci ; Selingkuh, suku Pepadun, pidana Adat Besapon