ANALISIS PRAKTIK MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU. XVIII/2020

Dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum
dan demokrasi konstitusional, partisipasi publik merupakan unsur mendasar
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan
berkeadilan. Prinsip partisipasi ini diakui dalam berbagai kerangka hukum,
khususnya dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan publik dan
pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya,
partisipasi sering kali hanya bersifat prosedural dan tidak memberikan ruang
substantif bagi masyarakat untuk memengaruhi hasil keputusan secara nyata.
Oleh karena itu, konsep meaningful participation menjadi prinsip hukum
penting yang menuntut keterlibatan publik yang otentik, inklusif, dan mampu
memberikan dampak terhadap proses pengambilan keputusan. Penelitian ini
mengkaji meaningful participation dari perspektif hukum normatif, dengan
menekankan pentingnya mekanisme partisipatif yang menjamin keadilan secara
prosedural dan substansial. Pada akhirnya, meaningful participation harus
dimaknai bukan sekadar sebagai gagasan demokratis, tetapi juga sebagai
instrumen hukum strategis untuk memperkuat legitimasi, responsivitas, dan
keadilan dalam tata kelola pemerintahan.
Kata Kunci: partisipasi publik, partisipasi bermakna, prinsip hukum, keadilan
prosedural, tata kelola demokratis