PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN PENYELENGGARAAN USAHA DESTINASI WISATA BUATAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Penegakan hukum dalam bidang perizinan usaha destinasi wisata buatan memiliki
peran penting dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang tertib, aman, dan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum perizinan penyelenggaraan
usaha destinasi wisata buatan di Kabupaten Rejang Lebong serta untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan
hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis
empiris, dengan pendekatan studi lapangan dan studi kepustakaan. Data diperoleh
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan
hukum perizinan usaha destinasi wisata buatan di Kabupaten Rejang Lebong
masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa
usaha wisata buatan yang beroperasi memiliki izin sesuai ketentuan namun dalam
kegiatannya tidak memenuhi standar. Faktor-faktor penghambatnya meliputi
rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pemenuhan standar
operasional, kurangnya pengawasan dari instansi terkait, serta kendala dalam hal
koordinasi antar pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih
maksimal dari pemerintah daerah dan instansi terkait dalam meningkatkan
sosialisasi, pengawasan, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran perizinan
agar tercipta iklim usaha pariwisata yang legal, tertib, dan berkelanjutan di
Kabupaten Rejang Lebong.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, Usaha Wisata Buatan, Rejang Lebong