UPAYA WISUDAWAN UNTUK MENDAPATKAN HAK DALAM HAL FOTO WISUDA TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN DI KOTA BENGKULU

Permasalahan terkait foto wisuda yang tidak sesuai dengan perjanjian di Kota
Bengkulu menimbulkan ketidakpuasan bagi wisudawan dan menyoroti pentingnya
perlindungan konsumen dalam industri jasa fotografi. Banyak wisudawan merasa
dirugikan karena hasil foto yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal,
sehingga menimbulkan potensi sengketa antara fotografer dan klien. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wisudawan
serta tanggung jawab hukum fotografer berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dengan menggunakan metode penelitian empiris, data dikumpulkan melalui
wawancara dengan fotografer dan wisudawan yang mengalami permasalahan
serupa, serta analisis terhadap regulasi yang relevan, seperti KUH Perdata dan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa wisudawan memiliki beberapa alternatif penyelesaian, seperti meminta sesi
foto ulang, pengembalian dana, atau negosiasi kompensasi. Jika solusi tidak
tercapai, mereka dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan berdasarkan
wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum sesuai
Pasal 1365 KUH Perdata, serta mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK). Fotografer mengalami hambatan dalam memenuhi
hak wisudawan karena keterbatasan dana, kerusakan perangkat, dan alat kerja yang
bukan milik sendiri. File foto hilang atau tidak dapat dikembalikan karena
kurangnya sistem pencadangan. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian layanan
dan menimbulkan ketidakpuasan dari pihak wisudawan. Untuk menghindari
permasalahan serupa, wisudawan disarankan memilih fotografer dengan reputasi
baik dan membuat kesepakatan tertulis sebelum menggunakan jasa fotografi agar
memiliki bukti hukum yang kuat.
Kata Kunci: Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Konsumen,
Jasa Fotografi, Kompensasi.