PEMENUHAN HAK HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BENGKULU

Kasus tabrak lari masih sering terjadi, salah satunya di Kota Bengkulu. Dari
data yang diperoleh, jumlah kasus yang terjadi dari Tahun 2019-2023 sebanyak 156
kasus. Namun sering sekali hak hukum korban tidak terpenuhi dalam kasus tabrak
lari tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait pemenuhan hak
hukum korban tabrak lari serta mengidentifikasi faktor penghambat pemenuhan hak
korban tabrak lari di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis empiris dengan data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari
studi wawancara dengan korban, penyidik dan operasional jasa raharja. Data
sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan hak korban. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak hukum korban tabrak lari di Kota
Bengkulu belum dapat tercapai secara maksimal. Ini dilihat dari sejumlah korban
yang belum terpenuhi hak hukumnya. Hambatan dalam pemenuhan hak korban
ialah korban tidak memahami hak hukumnya, faktor ekonomi, kurang memadainya
CCTV, pajak kendaraan mati, tidak mengajukan klaim asuransi, dan daluwarsa
asuransi. Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak korban belum terpenuhi dan
terdapat berbagai hambatan dalam pemenuhan hak korban. Agar tercapainya
pemenuhan hak korban maka, semestinya korban harus melaporkan kecelakaan lalu
lintas yang dialami, pihak kepolisian serta jasa raharja dapat segera membantu
korban dalam meperoleh haknya dan pemerintah atau pihak terkait lainnya
diharapkan menyediakan fasilitas CCTV.
Kata Kunci: Pemenuhan hak, korban, tabrak lari, Bengkulu