PENYELESAIAN PENAGIHAN HUTANG YANG BERSIFAT KONTRADIKTIF DENGAN PERATURAN OJK OLEH BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) TERHADAP NASABAH DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian penagihan hutang
yang kontradiktif antara Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Kota
Bengkulu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22 Tahun 2023
mengenai perlindungan konsumen. BTN menerapkan penagihan dengan cara
menempelkan stiker atau plang di dinding agunan sebagai langkah untuk
memperingatkan nasabah yang wanprestasi. Namun, tindakan ini bertentangan
dengan POJK yang melarang lembaga keuangan melakukan penagihan dengan
cara mempermalukan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode empiris
dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung
terhadap prosedur penagihan yang diterapkan oleh BTN. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa BTN tetap mengedepankan asas itikad baik dalam
menyelesaikan penagihan hutang dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu
pemberian peringatan melalui pesan elektronik, kunjungan langsung, dan
menawarkan opsi restrukturisasi kredit. Jika upaya tersebut tidak berhasil, BTN
melaksanakan tindakan tegas sesuai dengan perjanjian kredit yang telah
disepakati sebelumnya. Faktor-faktor penghambat dalam proses penagihan
meliputi ketidaktahuan nasabah terhadap peraturan yang berlaku, kesalahan
dalam penerapan prosedur penagihan, serta kurangnya komunikasi yang efektif
antara pihak bank dan nasabah. Oleh karena itu, disarankan agar BTN lebih
memperhatikan ketentuan POJK No. 22 Tahun 2023 dalam prosedur penagihan
dan meningkatkan transparansi serta komunikasi dengan nasabah. Hal ini
penting untuk memastikan bahwa penagihan hutang dilakukan secara adil,
sesuai peraturan, dan tidak merugikan pihak nasabah, serta memperbaiki
hubungan antara pihak bank dan nasabah agar dapat menyelesaikan
permasalahan dengan lebih baik..
Kata Kunci : Perjanjian, Hutang/kredit, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Bank
Tabungan Negara