NTERIAN DALAM KABINET MERAH PUTIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Presiden sebagai kepala pemerintahan membentuk kementerian yang dipimpin
oleh menteri. Pembentukan kementerian diatur pertama kali dalam Undang�Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024. Perubahan utama terdapat pada Pasal 15, yang menghapus
batas maksimal 34 kementerian dan menggantinya dengan ketentuan bahwa
jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan oleh Presiden. Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet
dengan 48 kementerian, memisahkan beberapa kementerian yang sebelumnya
bergabung. Sehingga dirumuskan suatu masalah bagaimana pengaturan
pembentukan dan pengubahan kementerian negara serta bagaimana implikasi
pembentukan kementerian dengan penambahan jumlah kementerian dalam
kabinet merah putih. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan
pembentukan dan pengubahan kementerian serta implikasi penambahan jumlah
kementerian berdasarkan UU No. 61 Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan
dan konseptual, menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pembentukan kementerian
merupakan hak prerogatif Presiden yang diperkuat oleh perubahan Pasal 15 UU
Kementerian Negara. Penambahan jumlah kementerian berimplikasi pada potensi
inefisiensi birokrasi, tumpang tindih kewenangan, dan peningkatan anggaran
pemerintahan.
Kata Kunci: Pembentukan Kementerian, Pengubahan Kementerian, Kekuasaan
Presiden, Implikasi