TINJAUAN MENGENAI STATUS HUKUM PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Etnis muslim Rohingya sebagai minoritas etnis, agama, dan bahasa di Myanmar
merupakan populasi pengungsi paling rentan di dunia saat ini. Mereka tidak
memiliki kewarganegaraan dan dianiaya oleh pihak junta militer Myanmar untuk
dimusnahkan, sehingga pengungsi Rohingya mencari tempat untuk berlindung ke
negara lain, salah satunya Indonesia. Namun mereka mendapatkan banyak
penolakan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam lagi
mengenai status hukum pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan hukum
internasional dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, sejarah, dan kasus. Adapun
hasil penelitian yang didapat yaitu, status hukum orang-orang Rohingya di
Indonesia berdasarkan hukum internasional yaitu Pasal 1 huruf A angka 1 Konvensi
Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967, serta berdasarkan hukum nasional
yaitu Pasal 1 ayat 1 Perpres 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar
Negeri adalah mereka bukan pengungsi melainkan imigran gelap karena tidak
memenuhi kriteria sebagai pengungsi yaitu orang-orang yang mengalami ketakutan
yang sungguh-sungguh akan penganiayaan atau persekusi di negara asalnya.
Dimana imigran gelap Rohingya sekarang bukan berasal dari Myanmar melainkan
dari kamp-kamp penampungan Cox’s Bazar di Bangladesh. Prinsip non�refoulement tidak dapat dikenakan kepada Indonesia melainkan kepada Bangladesh
sebagai negara penerima imigran gelap Rohingya. Saran kepada pemerintah agar
segera melakukan tindakan tegas dengan mengembalikan imigran gelap Rohingya
ke negara mereka berasal yaitu Bangladesh.
Kata Kunci: Pengungsi Rohingya, Status Hukum, Hukum Internasional dan
nasional.