PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN KOMPETENSI APARATUR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD

Penelitian ini mencoba menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal
pemerintah yang efektif dan kompetensi aparatur yang memadai dapat meningkatkan
pencegahan fraud dalam organisasi pemerintahan. Namun, penerapan kedua faktor ini
dipengaruhi oleh good government governance, yang mencakup prinsip-prinsip
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
pemerintahan. Dengan kata lain, good government governance berperan sebagai
penghubung yang memperkuat hubungan antara pengendalian internal pemerintah
dan kompetensi aparatur dalam pencegahan fraud.
Sistem pengendalian internal yang baik dan aparatur yang kompeten harus
didorong dalam lingkungan yang mendukung good government governance, sehingga
fraud dapat diminimalkan dan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan terpercaya.
Fenomena ini menunjukkan pentingnya keterkaitan antara sistem kontrol internal,
kualitas aparatur, dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam
meningkatkan pencegahan fraud di lingkungan pemerintahan.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan sistem
pengendalian internal pemerintah dan kompetensi aparatur dalam mewujudkan good
government governance terhadap pencegahan fraud dengan menggunakan teori fraud
hexagon
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan yang bekerja
di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Empat Lawang. dengan sampel
yaitu 120 pengelola keuangan yang bekerja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) yang berada di Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan kriteria. Metode
pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling sehingga
mendapatkan 98 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif,
dengan mengumpulkan data primer menggunakan kuisioner. Kuisioner yang
disebarkan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan menggunakan skala likert.
Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan
pengaruh antara variabel independen dan variabel intervening terhadap variabel
dependen dilakukan dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 3.3.
Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Penerapan sistem pengendalian
internal pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap good government
governance, (2) Kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif terhadap good
government governance, (3) Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki
pengaruh positif terhadap pencegahan fraud, (4) Kompentensi aparatur memiliki
pengaruh positif terhadap pencegahan fraud, (5) Good government governance
memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud, (6) Penerapan sistem
pengendalian internal pemerintah melalui good government governance berpengaruh
positif terhadap pencegahan fraud dan (7) Kompetensi aparatur melalui good
governance governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.
Keterbatasan penelitian ini adalah faktor eksternal yang tidak diperhitungkan,
faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi fraud, seperti tekanan politik, kondisi
ekonomi, dan perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi praktik pengendalian
internal, mungkin tidak diperhitungkan dalam penelitian ini. Misalnya, adanya krisis
ekonomi atau perubahan besar dalam kebijakan nasional dapat memengaruhi sejauh
mana aparatur pemerintah dapat atau ingin menerapkan kontrol internal yang efektif.
Selain itu, ada kompleksitas struktur pemerintahan daerah, pemerintah daerah
memiliki struktur dan prosedur yang lebih kompleks dan seringkali berbeda antara
satu daerah dengan daerah lain. Penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mencakup
keanekaragaman dalam penerapan SPIP di berbagai jenis pemerintahan daerah
(misalnya, antara kabupaten/kota, atau provinsi,). Dengan demikian, pengaruh
variabel tersebut mungkin berbeda di berbagai daerah yang memiliki karakteristik
politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda.
Kata Kunci : Good Government Governance, Kompentensi Aparatur, Pencegahan
Fraud, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah