PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SIDOURIP TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG�UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa
desa memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus desa,
Kewenangan desa dibedakan atas kewenangan berdasarkan hak asal-usul,
kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan atas penugasan. Kewenangan ini
memberikan desa sebuah otonomi, termasuk dalam pengelolaan sampah.
Ketidakmampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam mengelola
sampah, mengharuskan Desa Sidourip secara aktif dan mandiri dalam mengelola
dan mengatasi persoalan sampah. Pengelolaan sampah dapat dikategorikan sebagai
kewenangan lokal berskala desa, yang tidak mudah dilaksanakan oleh Desa
Sidourip. Peraturan Desa dan kelembagaan desa dalam pengelolaan sampah
diperlukan dalam mengakomodir keberlangsungan pengelolaan sampah berskala
desa, peraturan desa tentang pengelolaan sampah ini harus bermateri muatan
pengelolaan berdasarkan partisipasi setiap masyarakat desa. Pastispasi masyarakat
dalam pengelolaan sampah berskala desa harus berdasarkan prinsip 3R (Reduce,
Reuse, Recycle), dengan demikian hadirnya peraturan desa tentang pengelolaan
sampah dapat menjadikan Desa Sidourip yang mandiri dan menjadi role model bagi
desa-desa lainnya di Kabupaten Bengkulu Utara.
Kata Kunci: kewenangan desa, peraturan desa, pengelolaan sampah