STATUS HAK TERHADAP PENSIUNAN JANDA/DUDA NIKAH DIBAWAH TANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA DI PT.TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG BENGKULU

Dalam penelitian ini penulis menganalisis dampak hukum bagi pensiunan
janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perkawinan di bawah
tangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. PT Taspen (Persero) sebagai lembaga yang
mengelola dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara, memiliki prosedur
pencairan dana pensiun yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Studi ini
menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggabungkan data
sekunder dan data primer dari lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pensiunan
janda/duda yang melakukan perkawinan di bawah tangan mendapatkan hak
pensiunannya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun
pegawai dan pensiun janda/duda pegawai bahwa, pernikahan dalam perspektif
agama dan negara telah mendapatkan legalitas dan ditetapkan sebagai sesuatu
yang dianjurkan. Pernikahan bagi janda/duda dari ASN yang meninggal
diperbolehkan akan tetapi jika pensiunan janda melakukan perkawinan bawah
tangan atapun sah menurut undang-undang maka hak pensiunan janda tersebut
diberhentikan sampai pensiunan janda tersebut bercerai kembali, selanjutnya
untuk pensiunan duda yang melakukan perkawinan dibawah tangan ataupun
perkawinan sah menurut undang-undang maka hak pensiunan duda tersebut
diberhentikan secara permanen dan tidak dapat didapatkan kembali.
Akibat hukum pensiunan janda/duda yang melakukan perkawinan bawah
tangan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai
dan pensiun Janda/Duda Pegawai bahwa akibat hukum yang terjadi yaitu
perkawinan yang tidak sah berdampak pada beberapa aspek status hukum, hak
warisan, proteksi hukum, asuransi, manfaat pensiun, dan hak-hak anak. Selain itu
akibat hukum jika janda/duda melakukan perkawinan kembali maka akan terputus
tunjangannya sebagai janda/duda dari ASN yang meninggal. Jika menikah
lagi dandilakukan secara siri agar mereka tetap mendapatkan hak dana pensiun
ataupun tunjangan, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Hal tersebut
merupakan dapat suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
Kata Kunci : Pensiunan,Janda/Duda,Perkawinan