PELAKSANAAN PENGATURAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU

Untuk memahami dan menganalisis bagaimana jangka waktu pendaftaran jaminan
fidusia kendaraan bermotor di Kota Bengkulu akibat perbedaan pengaturan antara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 dengan Peraturan
PEMERINTAH Nomor: 21 Tahun 2015, dan menganalisis sinkronisasi
pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bermotor ditinjau
dari asas kepastian hukum. Jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian:
pelaksanaan pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia kendaraan
bermotor dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2015, yakni 30 (tiga puluh) hari terhitung saat pembuatan akta jaminan
fidusia, namun dalam pelaksanaannya menjadi kurang efektif sebab tidak terdapat
ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan jangka waktu
sebagaimana dimaksud. Terdapat ketidaksinkronan pengaturan mengenai jangka
waktu pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bermotor dalam peraturan
perundang-undangan, yang disebabkan oleh rumusan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 mengatur berbeda dari Pasal 2 peraturan
menteri keuangan sebagaimana dimaksud, dengan dasar bahwa dalam
pelaksanaan Pasal 2 peraturan menteri keuangan dimaksud mengakibatkan tidak
tercapainya pelayanan one day service akibat sangat banyaknya permohonan
pendaftaran yang masuk melampaui sumber daya manusia dan sarana yang ada,
hingga mengakibatkan pelayanan yang tidak maksimal dan cenderung membuka
peluang terjadinya pungutan liar.
Kata Kunci: Pelaksanaan Pengaturan Jangka Waktu, Jaminan Fidusia Kendaraan
Bermotor.