Implementasi Kebijakan Program e-KTP dalam Peningkatan Pelayanan Publik menuju Pemerintahan yang Baik/Good Governance (studi di Kabupaten Empat Lawang).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya
berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia
pemerintahan (e-government), yang didalamnya memiliki program sepertie-KTP, Pendidikan (e-education, e-learning), kesehatan (e-medicine, e-laboratory), dan lainnya,
yang kesemuanya itu berbasiskan elektronik. Pemerintah telah menerapkan kebijakan
yang mana Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan administrasi yang tertib
sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Penelitian yang berjudul “ Implementasi
Kebijakan Program e-KTP dalam Peningkatan Pelayanan Publik menuju Pemerintahan
yang Baik/Good Governance di Kabupaten Empat Lawang,” patut dikaji karena peneliti
ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi program e-KTP di kabupaten
Empat Lawang dengan cara mengklarifikasi, menguraikan, menggambarkan serta
menganalisis suatu fenomena implementasi kebijakan publik yang berkembang dalam
masyarakat dengan cara mendeskripsikan implementasi tersebut. Implementasi
kebijakan yang digunakan pemerintah Kabupaten Empat lawang menerapkan sistem
implementasi George C. Edward III. Metode spesifikasi penelitian yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran
secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti serta
menganalisa mengenai Implementasi Kebijakan Program e-KTP dalam Peningkatan
Pelayanan Publik menuju Pemerintahan yang Baik/Good Governance di Kabupaten
Empat Lawang. Maka dalam pemilihan informan peneliti menggunakan purposive.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut dirasakan belum efektif karena
masih terdapat beberapa kekurangan dari pemerintah, yaitu: kemampuan Sumber Daya
Pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal, pemerintah tidak mampu memenuhi
fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan, kurangnya sosialisasi
yang dilakukan pemerintah kabupaten Empat Lawang kepada masyarakat sehingga
kurangnya informasi yang diterima masyarakat, kurangnya koordinasi dan komunikasi,
dan kurangnya pemberian pelayanan yang opimal.
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Pemerintah, KTP elektronik.