PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP), KETAATAN TERHADAP SAP DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI

Kecurangan akuntansi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang
atau kelompok dengan sengaja yang berdampak pada laporan keuangan dan dapat
mengakibatkan terjadinya kerugian bagi entitas atau pihak lain Kecurangan
akuntansi yang terjadi di sektor pemerintahan dapat membuat data dari informasi
laporan keuangan yang diterbitkan pemerintah menjadi tidak objektif sehingga
menimbulkan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna laporan keuangan dalam
menilai kinerja dan bahkan dalam pengambilan keputusan. Lemahnya
pengendalian internal dalam suatu instansi, ketidakpatuhan instansi terhadap
standar akuntansi pemerintah dan asimetri informasi merupakan salah satu faktor
dalam memengaruhi terjadinya fraud pada instansi pemerintahan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP), ketaatan terhadap standar akuntansi pemerintah (SAP) dan
asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi dengan menggunakan fraud
triangle theory. Dengan melakukan survey pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Bengkulu Utara maka diperoleh 34 SKPD yang akan menjadi
sampel penelitian yang terdiri dari kepala sub bagian keuangan masing-masing
SKPD tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan
data primer menggunakan kuesioner. Kuesioner yang disebarkan berupa pernyataan
tertulis dengan menggunakan skala likert. Penelitian ini diuji menggunakan analisis
regresi linier berganda menggunakan SPSS 25.0 for windows.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada SKPD Kabupaten
Bengkulu Utara serta dianalisis secara statistik, maka hasil penelitian menunjukkan
bahwa: 1) sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)) berpengaruh negatif
terhadap kecurangan akuntansi; 2) ketaatan terhadap standar akuntansi pemerintah
(SAP) berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi; 3) asimetri informasi
tidak berpemgaruh terhadap kecurangan akuntansi.
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi SKPD
Kabupaten Bengkulu Utara untuk meningkatkan pengendalian internal dan ketaatan
terhadap standar akuntansi pemerintah agar dapat mencegah dan mengurangi fraud
yang dapat terjadi.
Keterbatasan pada penelitian ini yaitu hanya mengandalkan jawaban
responden atas pernyataan pada kuesioner, sehingga ada kemungkinan responden
x
menjawab pernyataan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Peneliti
selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap
kecurangan akuntansi agar hasil penelitian selanjutnya dapat lebih maksimal dan
hasil penelitian lebih dapat digeneralisasikan. Selain itu, peneliti selanjutnya
diharapkan dapat menggunakan metode observasi dan wawancara supaya
mendapatkan hasil yang lebih detail dan mendalam.
Kata Kunci : Kecurangan Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Ketaatan terhadap Kecurangan Akuntansi, Asimetri Informasi