TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah
satu bentuk konkret tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak
konstitusional warga negaranya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan tanggung jawab
negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PMI serta
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur perlindungan PMI
telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik secara
internal maupun eksternal. Faktor-faktor penghambat antara lain adalah lemahnya
koordinasi antar lembaga pemerintah, terbatasnya anggaran dan sumber daya
manusia, rendahnya kesadaran hukum PMI, serta minimnya evaluasi dan
pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan
optimalisasi peran negara melalui penguatan kelembagaan, peningkatan literasi
hukum bagi calon PMI, serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan
daerah untuk memastikan terpenuhinya perlindungan hukum secara efektif,
menyeluruh, dan berkeadilan bagi setiap PMI.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Perlindungan Hukum, Pekerja Migran
Indonesia, Negara Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.