PENYELESAIAN SENGKETA BATAS NTAGHE ( BATAS TANAH) MENURUT HUKUM ADAT BESEMAH DI DESA MANAU IX KECAMATAN PADANG GUCI HULU

Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama bagi
bangsa Indonesia, yang tidak dapat terlepas dari keberadaannya. Tanah tidak hanya
dipandang dari aspek ekonomi, namun juga meliputi berbagai aspek kehidupan dan
penghidupan. Tanah memiliki nilai yang beragam, seperti dalam penggunaannya,
pemanfaatannya, dan sebagainya. Sebagai contoh, tanah air dan tumpah darah adalah
simbol yang menggambarkan wilayah Indonesia yang didominasi oleh tanah. Di
masyarakat Sumatera Selatan, banyak penduduknya yang menggantungkan hidup
dari tanah. Indonesia sebagai negara agraris menjadikan tanah sebagai faktor penting
bagi kelangsungan hidup rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945. Di Desa Manau IX, Kecamatan Padang Guci Hulu,
Kabupaten Kaur, terjadi sengketa batas tanah kebun kopi antara dua individu.
Sengketa ini dipicu oleh klaim atas pohon petai yang berada di batas tanah mereka,
yang akhirnya berkembang menjadi perdebatan dan keributan. Penyelesaian
sengketa ini dilakukan melalui hukum adat Padang Guci Suku Besemah, dengan
harapan dapat tercapai solusi yang adil tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah
dalam perebutan batas tanah (ntaghe) menurut hukum adat Padang Guci Suku
Besemah di Desa Manau IX, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses
penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi
hukum kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan
wawancara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai
dinamika penyelesaian sengketa tanah, serta kontribusinya terhadap tatanan sosial
dan ekonomi masyarakat setempat.
Kata Kunci: Penyelesaian sengketa Ntaghe, tanah, hukum adat, Suku Besemah.