KEDUDUKAN TINDAK PIDANA KOHABITASI SEBAGAI DELIK ADUAN DALAM UNDANG�UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Penelitian tentang Kedudukan Tindak Pidana Kohabitasi Sebagai Delik
Aduan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang�Undang Hukum Pidana, Kohabitasi dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral
sehingga pemerintah indonesia mengkriminalisasikan perbuatan tersebut dengan
mempertimbangkan prinsip living law. Tujuan penelitian: Menganalisis dan
mendeskripsikan bagaimana kedudukan delik aduan dalam pengaturan tindak
Pidana Kohabitasi. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan tindak pidana
kohabitasi sebagai delik aduan telah mengakomodir prinsip-prinsip living law di
Indonesia. Bahan hukum terkait penelitian ini ada didapatkan dengan metode
deskriptif studi normatif. Bahan yang diperoleh primer maupun sekunder di
kelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif
untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dalam
penelitian ini adalah; bahwa perbuatan kohabitasi merupakan perbuatan yang
dianggap tercela oleh masyarakat indonesia yang menjunjung tinggi adab serta
budaya sehingga mengkriminalisasikannya dengan KUHP baru, serta dalam hal
dikualifikasikannya delik aduan adalah untuk memberikan payung hukum bagi
yang merasa dirugikan akibat perbuatan kohabitasi serta perlindungan terhadap
kebebasan individu/ Civile liberty Adapun kesimpulan dalam skripsi ini, pengenaan
pidana terhadap perbuatan kohabitasi dijadikan sebagai delik aduan oleh
pembentuk undang-undang. Sebagai delik aduan, penuntutannya digantungkan
pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang
berkepentingan disatu sisi melindungi kepentingan masyarakat yang merasa
dirugikan oleh praktik kohabitasi, disisi lain juga melindungi kebebasan manusia/
Civil Liberty, Hukum lahir dan berasal dari kehendak dan kesadaran suatu bangsa
yang berbentuk tradisi, kebiasaan (habit), praktik Saran dalam penelitian ini; Dalam
hal kriminalisasi kohabitasi, pemerintah indonesia haruslah tegas dalam
membentuk aturan serta mengikuti kehendak masyarakat, dengan dibentuknya
delik pengaduan yang absolut maka pemerintah dengan sengaja menutup akses
peran serta masyarakat dalam melakukan