IMPLEMENTASI MEKANISME PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 MENGENAI KEWAJIBAN ORANG TUA (STUDI DI KECAMATAN SUMBER HARTA KABUPATEN MUSI RAWAS)

Dalam keluarga, anak merupakan anugerah yang diberikan Allah Swt, kepada
orang tua. Orang tua yang telah diberikan anugerah tersebut, memiliki hak dan
kewajiban timbal balik, yaitu memiliki tanggung jawab kepada anak dalam
berbagai hal, baik pemeliharaan, pendidikan, maupun masa depannya
sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Oleh sebab itu
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan mekanisme
implementasi pasal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat tepatnya di
Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yakni penelitian empiris dengan pendekatan undang-undang (statute
approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 45
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan secara hukum telah mengatur kewajiban orang tua pasca�perceraian, pasal ini tidak terimplementasi dengan baik. Hal ini terjadi karena
rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai esensi Pasal
45. Banyak pasangan yang bercerai, terutama di lapisan masyarakat tertentu,
mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa kewajiban mereka terhadap anak
tidak serta merta gugur bersamaan dengan putusnya ikatan perkawinan. Mereka
seringkali menganggap bahwa dengan berakhirnya hubungan suami-istri, berakhir
pula segala tanggung jawab terhadap mantan pasangan dan anak, terutama jika
hak asuh jatuh kepada pihak lain. Adapun faktor kendala implementasi Pasal 45
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan terkait hak asuh anak terhadap studi kasus pada Kecamatan
Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas, ialah rendahnya kesadaran dan
pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan ekonomi dan ketidakmampuan
finansial, konflik psikologis dan permusuhan antar mantan pasangan, kendala
penegakan hukum dan eksekusi putusan, serta faktor sosial, budaya, dan
lingkungan.
Kata Kunci: Implementasi, Pasal 45, UU Perkawinan