ANALISIS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NO 31 TAHUN 2021 TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini dinilai menimbulkan
polemik karena mengatur ketentuan administratif terhadap media massa dan
wartawan, seperti kewajiban media untuk terdaftar di Dewan Pers, serta sertifikasi
kompetensi wartawan. Ketentuan tersebut dianggap berpotensi membatasi
kebebasan pers dan menghambat akses masyarakat terhadap informasi publik
yang merupakan hak konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bahan hukum yang terdiri
dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara yuridis
kualitatif untuk menilai kesesuaian Peraturan Gubernur dengan prinsip
keterbukaan informasi, asas non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi
manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, UU Keterbukaan Informasi
Publik, dan UU Pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian ketentuan
dalam Peraturan Gubernur tersebut tidak sejalan dengan semangat keterbukaan
informasi dan prinsip kemerdekaan pers. Oleh karena itu, regulasi daerah seperti
ini perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang�undangan yang lebih tinggi serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh
informasi secara bebas dan adil dalam negara demokratis.
Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Kebebasan Pers, Peraturan
Gubernur, Hak Konstitusional.