PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Kedaulatan adalah kekuasaan penuh untuk memberlakukan hukum yang
dimiliki oleh negara atas wilayahnya meliputi darat, laut dan udara. Diluar laut
teritorial, sebuah negara tidak memiliki kedaulatan penuh (sovereignty) tetapi
memilki hak berdaulat (sovereign rights) yaitu hak untuk mengelola dan
memanfaatkan, salah satunya pemanfaatan sumber daya alam hayati. Dalam hal
negara pantai tidak mampu untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang sudah
ditentukan makan negara pantai melalui perjanjian memberikan kesempatan
kepada negara lain untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati di wilayah zona
ekonomi ekslusif. Faktanya yang memanfaatkan sumber daya alam hayati di
indonesia tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
United Nations Convention on the law of the Sea (UNCLOS) dan Undang�Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam hayati
di zona ekonomi United Nations Convention on the law of the Sea (UNCLOS)
dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif serta
mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam
hayati di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Jenis penelitian ini menggunakan
jenis hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach). Analisis pembahasan dilakukan secara preskriptif yaitu analisis
dengan memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan
dan fakta yang ada. Hasil penelitian diketahui bahwa (1) Pengaturan pemanfaatan
sumber daya alam hayati di diatur dalam UNCLOS 1982 pada Pasal 55, 56, 57,
61, 62, 63, 64, 69, 70, 123 dan 125. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia diatur dalam Pasal 1, 2, 4 dan 5. (2)
Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEE melalui perjanjian
bilateral antara negara Indonesia dengan Thailand, Filipina dan China dalam
rangka memanfaatkan surplus sumber daya perikanan di ZEE Indonesia tidak
memenuhi syarat UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983,
dimana negara tersebut memiliki akses langsung ke laut dan memiliki garis pantai
yang panjang, sehingga tidak termasuk negara tak berpantai (land-locked States)
dan tidak dapat dianggap sebagai negara yang secara geografis tidak beruntung
(geographically disadventaged States). Kemudian kerjasama antara perusahaan
perikanan kedua negara tidak memiliki landasan hukum perjanjian G to G kedua
negara sebagaimana yang disyaratkan UNCLOS dan UU ZEE.
.
Kata Kunci: Pemanfaatan, Sumber Daya Alam Hayati, Zona Ekonomi Eksklusif