PELAKSANAAN PENGAWASAN USAHA PENAMPUNGAN BARANG BEKAS DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU

Usaha pengumpulan barang bekas termasuk pada jenis pengelolaan sampah
anorganik yang dapat didaur ulang menjadi produk baru sehingga memiliki nilai
guna lagi dan bernilai jual tinggi. Selain memiliki dampak positif yang berperan
dalam mengurangi sampah, usaha ini juga memiliki dampak negatif bagi
masyakat yaitu terdapat beberapa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha
menumpukan barang bekas pada tepi jalan yang meluas hingga badan jalan. Hal
tersebut tidak sesuai dengan peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang
Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang melarang pelaku usaha untuk
memanfaatkan daerah milik jalan dengan maksud melakukan usaha. Dengan
demikian dibutuhkan pengawasan pada kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Usaha
Penampungan Barang Bekas Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan untuk
mengetahui dan menjelaskan bagaimana hambatan mengenai pengawasan
terhadap Usaha Penampungan Barang Bekas. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang
kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pelaksanaan pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang
merupakan tanggung jawab Walikota melalui Satpol PP belum berjalan dengan
maksimal, dimana masih terdapat beberapa pelaku usaha yang menggunakan
daerah milik jalan dengan maksud melakukan usaha dan belum pernah
mendapatkan pengawasan. Pengawasan terhadap usaha penampungan barang
bekas di kota Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03
Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, yang menyatakan
pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, penertiban, pelaporan dan
evaluasi secara rutin. Hambatan dalam pengawasan terhadap Usaha Penampungan
Barang Bekas terdiri dari beberapa faktor yaitu ketidak jelasan regulasi yang
mengatur tentang usaha barang bekas, minimnya anggaran dalam pengawasan,
sanksi yang kurang tegas dari Satpol PP, rendahnya kesadaran masyarakat sebagai
pemilik usaha, dan kurangnya peran masyarakat.
Kata Kunci: Pengawasan, Izin Usaha, Penampungan Barang Bekas